FPPM Mamasa Minta APH Audit Pekerjaan RKB dan Toilet SMKS Talenta

MAMASA, KOSONGSATUNEWS.COM – Ketua Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamasa (FPPM Mamasa), Ahyar Anwar, melontarkan kritik keras sekaligus mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, agar segera turun tangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan bantuan Pemerintah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Mamasa.

Sorotan serius FPPM Mamasa secara khusus diarahkan pada kegiatan bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di SMKS Talenta Mamasa, yang mencakup pekerjaan rehabilitasi gedung Ruang Kelas Baru (RKB) dan pembangunan toilet.

FPPM Mamasa menilai bahwa pekerjaan yang menggunakan anggaran negara tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang serius. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dipertanggungjawabkan melalui laporan administrasi, tetapi harus dibuktikan melalui hasil pekerjaan yang nyata, berkualitas, dan sesuai dengan perencanaan.

Ahyar Anwar menegaskan bahwa APH tidak boleh hanya menjadi penonton ketika pekerjaan pembangunan sedang berlangsung, lalu baru menunjukkan keseriusan setelah muncul persoalan.

“Jangan sampai APH baru sibuk bergerak ketika proyek sudah selesai dan persoalan sudah terjadi. Kalau memang memiliki komitmen memberantas penyimpangan anggaran negara, buktikan sekarang! Turun ke lapangan, periksa pekerjaan, telusuri penggunaan anggaran, dan pastikan setiap rupiah benar-benar diwujudkan dalam pembangunan yang berkualitas. Jangan tunggu uang negara bermasalah baru aparat bertindak!” tegas Ahyar Anwar.

Secara khusus, FPPM Mamasa mendesak APH untuk melakukan pemeriksaan faktual terhadap pekerjaan rehabilitasi gedung RKB dan pembangunan toilet di SMKS Talenta Mamasa.

Pemeriksaan tersebut harus mencakup kesesuaian antara anggaran dan realisasi pekerjaan, volume pembangunan, kualitas material, spesifikasi teknis, progres pelaksanaan, serta seluruh dokumen administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah pekerjaan rehabilitasi gedung RKB benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis? Apakah pembangunan toilet sesuai dengan volume dan perencanaan yang telah ditetapkan? Apakah kualitas material sebanding dengan anggaran yang digunakan? Dan apakah pelaksanaan kegiatan benar-benar mengutamakan kepentingan serta kebutuhan sekolah?

Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah dalam laporan, tetapi kualitas fisiknya justru jauh dari standar yang seharusnya.

Menurut Ahyar, program revitalisasi satuan pendidikan merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masa depan pendidikan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik manipulasi volume pekerjaan, pengurangan kualitas material, ketidaksesuaian spesifikasi, ataupun bentuk penyimpangan lainnya apabila hal tersebut terbukti terjadi.

FPPM Mamasa juga mengingatkan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas. APH harus berani melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan profesional. Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka peluang terjadinya persoalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

“Jangan jadikan program pendidikan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi atau kelompok! Anggaran revitalisasi adalah uang negara, bukan uang pribadi siapa pun. Jika pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan, jika ditemukan ketidaksesuaian volume, atau jika terdapat indikasi penyimpangan anggaran, maka harus diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap pemeriksaan,” lanjutnya.

FPPM Mamasa menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menghakimi ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana terhadap pihak tertentu. Namun, besarnya tanggung jawab atas penggunaan anggaran negara menuntut adanya keterbukaan, pengawasan, dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pencegahan harus dilakukan sebelum persoalan terjadi, bukan setelah uang negara diduga mengalami kerugian.

Ahyar Anwar menegaskan bahwa FPPM Mamasa tidak akan berhenti menjalankan fungsi kontrol sosial. Apabila desakan pengawasan ini tidak mendapatkan perhatian serius, FPPM Mamasa siap membawa persoalan tersebut ke ruang publik dan menempuh langkah-langkah konstitusional sesuai ketentuan hukum untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan berjalan transparan dan akuntabel.

“Jangan salah artikan sikap kritis kami sebagai upaya mencari sensasi. Kami sedang berbicara tentang uang negara, kepentingan pendidikan, dan tanggung jawab publik. Kami tidak meminta perlakuan istimewa kepada siapa pun. Yang kami tuntut hanya satu: transparansi, kualitas pekerjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kalau semuanya sudah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk takut diperiksa. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu!”

SIKAP TEGAS FPPM MAMASA:
1.Mendesak Kejaksaan dan Kepolisian segera turun melakukan pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kabupaten Mamasa.
2.Mendesak APH secara khusus memeriksa pekerjaan rehabilitasi gedung RKB dan pembangunan toilet di SMKS Talenta Mamasa.
3.Meminta pemeriksaan kesesuaian anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kualitas material, dan progres pembangunan.
4.Mendesak transparansi serta keterbukaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan Pemerintah.
5.Meminta agar setiap indikasi penyimpangan yang ditemukan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

APH JANGAN TUNGGU LAPORAN KERUGIAN NEGARA BARU BERGERAK!
TURUN KE LAPANGAN, PERIKSA PEKERJAANNYA, TELUSURI ANGGARANNYA!

REHABILITASI RKB DAN PEMBANGUNAN TOILET SMKS TALENTA MAMASA HARUS DIAWASI TOTAL!

JANGAN BIARKAN ANGGARAN PENDIDIKAN MENJADI CELAH PENYIMPANGAN!
CEGAH SEBELUM TERJADI, PERIKSA SEBELUM TERLAMBAT, TINDAK JIKA TERBUKTI MELANGGAR HUKUM!

Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamasa (FPPM MAMASA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *