PP IPMAPUS Sulbar Demo Tolak Pergantian Nama RSUD Regional, Desak Gubernur Batalkan Keputusan

MAMUJU, KOSONGSATUNEWS.COM, — Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (PP IPMAPUS) Sulawesi Barat menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait perubahan nama RSUD Regional Sulawesi Barat menjadi RSUD Prof. Dr. Amir Abdullah.

Dalam aksinya, PP IPMAPUS Sulbar menilai kebijakan pergantian nama rumah sakit tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak di tengah masih banyaknya persoalan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

PP IPMAPUS Sulbar berpandangan, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik strategis yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan.

Karena itu, perubahan nama RSUD Regional Sulawesi Barat dinilai tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan pergantian identitas, tetapi harus mempertimbangkan aspek historis, regulasi, administrasi, anggaran, serta kepentingan masyarakat luas.

Menurut PP IPMAPUS Sulbar, penghargaan terhadap jasa seseorang merupakan hal yang patut dihormati. Namun, pemberian nama terhadap fasilitas publik harus melalui mekanisme dan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mereka juga mempertanyakan transparansi dan dasar pertimbangan pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan tersebut, termasuk urgensi serta analisis skala prioritas penggunaan anggaran.

“Pergantian nama RSUD Provinsi Sulawesi Barat merupakan kebijakan yang tidak urgen dan kami menilai terdapat kelalaian terhadap mekanisme, khususnya asas keterbukaan serta analisis skala prioritas kebijakan.”

PP IPMAPUS Sulbar menilai, perubahan nama rumah sakit berpotensi menimbulkan kebutuhan anggaran tambahan untuk penyesuaian administrasi dan identitas kelembagaan.

Padahal, menurut mereka, masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah, mulai dari pembenahan fasilitas rumah sakit, ketersediaan stok obat-obatan hingga penyelesaian kewajiban pembayaran utang.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, mereka menilai pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pembenahan kualitas pelayanan kesehatan dibandingkan kebijakan yang dianggap belum mendesak.

Atas dasar itu, PP IPMAPUS Sulbar menilai kebijakan pergantian nama RSUD Regional menjadi RSUD Prof. Dr. Amir Abdullah merupakan keputusan yang keliru dan meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera membatalkannya.

Mereka juga menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar apabila aspirasi tersebut tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dari pemerintah daerah.

Adapun tiga tuntutan utama PP IPMAPUS Sulbar dalam aksi tersebut, yakni:

  1. Mendesak pencopotan Direktur RSUD Regional Sulawesi Barat.
  2. Mendesak pencopotan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
  3. Mendesak pembatalan keputusan gubernur terkait pergantian nama RSUD Regional Sulawesi Barat.

PP IPMAPUS Sulbar berharap pemerintah provinsi tidak mengabaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat, serta membuka ruang dialog untuk mengevaluasi kebijakan tersebut demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat. (Ayu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *