SINJAI, Kosongsatunews.com – Pada perayaan Hari Jadi Sinjai ke-460 yang berlangsung meriah di halaman Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada 27 Februari 2024, masyarakat disuguhi janji besar. Dalam sambutannya, Asisten II Pemprov Sulsel, Dr. Ichsan Mustari, yang mewakili, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, mengumumkan bahwa Pemprov Sulsel akan mengalokasikan lebih dari Rp5 miliar dari APBD I untuk mengembangkan sektor kelautan di Kabupaten Sinjai. Tepuk tangan meriah mengiringi pernyataan ini, menumbuhkan harapan baru bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Namun, janji tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hingga 9 September 2024, realisasi dari komitmen Pemprov Sulsel tersebut masih jauh dari ekspektasi. Beberapa program memang telah berjalan, seperti pengadaan rumpon, tetapi jumlah yang direalisasikan tidak signifikan jika dibandingkan dengan harapan besar yang dulu dijanjikan.
Bagi masyarakat pesisir, janji tersebut sangat berarti. Program pengembangan kelautan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, ketika janji besar ini hanya sebagian kecil yang terlaksana, kekecewaan mulai terasa. Masyarakat kini mempertanyakan sejauh mana dana Rp5 miliar itu sudah digunakan dan mengapa realisasinya begitu lambat.
Desakan untuk adanya investigasi terkait penggunaan anggaran semakin kuat. Berbagai pihak mulai mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Mereka menuntut agar pihak berwenang segera memberikan penjelasan yang jelas dan memastikan bahwa anggaran yang dijanjikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam wawancara kosongsatunews.com, dengan Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Sinjai, Syamsul Alam, mengonfirmasi adanya bantuan dari Pemprov Sulsel. Namun, ia menjelaskan bahwa Kabupaten Sinjai hanya bertindak sebagai penerima manfaat, sementara seluruh pengelolaan anggaran berada di tangan pemerintah provinsi. “Kami hanya menunggu realisasi dari provinsi, semua keputusan ada di sana,” ujar Syamsul Alam.
Situasi ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa janji Rp5 miliar tersebut ditengarai tidak dikelola dengan baik. Bagi para nelayan, janji ini adalah harapan besar yang seharusnya mengubah hidup mereka. Mereka membutuhkan fasilitas dan dukungan dari pemerintah agar bisa meningkatkan hasil tangkapan ikan dan kualitas hidup mereka. Namun, hingga kini, hasil yang mereka rasakan masih jauh dari harapan.
Banyak masyarakat yang merasa janji besar ini hanya menjadi sekadar wacana. Realisasi yang minim membuat mereka khawatir bahwa program yang dijanjikan tidak akan sepenuhnya terealisasi. Padahal, sektor kelautan di Sinjai sangat penting untuk menopang ekonomi masyarakat pesisir. Tanpa dukungan yang nyata dari pemerintah, nelayan akan terus menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya.
Kekecewaan masyarakat terus bertambah seiring dengan lambannya perkembangan program-program yang dijanjikan. Mereka berharap ada tindakan nyata dari Pemprov Sulsel untuk mempercepat pelaksanaan program ini. Bagi masyarakat Sinjai, janji tersebut bukan hanya tentang angka miliaran rupiah, tetapi tentang masa depan mereka dan keluarga.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada Pemprov Sulsel. Apakah janji ini akan segera ditepati atau justru hilang ditelan waktu? Waktu terus berjalan, dan masyarakat Sinjai masih menunggu dengan sabar. Namun, harapan mereka kian menipis, dan mereka menginginkan tindakan nyata yang bisa mengubah kondisi sektor kelautan di daerah ini.
Laut Sinjai adalah sumber kehidupan bagi banyak nelayan, dan janji Rp5 miliar seharusnya menjadi titik balik untuk kesejahteraan mereka. Masyarakat Sinjai hanya berharap janji tersebut tidak menjadi sekadar angin lalu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata yang memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka.
Di sisi lain, hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemprov Sulsel, khususnya Kepala Dinas Kelautan, yang seharusnya bertanggung jawab atas program tersebut, masih belum memberikan klarifikasi resmi terkait lambannya realisasi bantuan. Media kosongsatunews.com telah berupaya menghubungi pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang diterima.
Ketidakjelasan ini semakin memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat, apakah dana tersebut benar-benar telah disalurkan atau justru tersendat dalam proses birokrasi. Masyarakat dan nelayan Sinjai kini hanya bisa berharap bahwa pemerintah segera memberikan penjelasan yang jelas dan transparan terkait nasib dari janji miliaran rupiah yang pernah diucapkan dengan lantang itu.(Yusuf Buraerah)
