Ketum DPP GoWa-MO: Sebaiknya ke depan Kelulusan Calon Polisi itu, Mutlak Kuasai Hukum yang Berlaku

Gowa, kosongsatunews.com – Hari ini aksi menolak RUU KPK dan RKUHP, bukan saja datang dari kelompok mahasiswa Makassar, namun kelompok mahasiswa di kabupaten Gowa akan turun ke jalan. Ratusan massa akan berkumpul dibatas kota Makassar-Gowa. Bagi pengguna jalan, diharapkan menghindari melewati jalur ini setelah sholat Jumat.

Tidak hanya dari kelompok mahasiswa, beberapa organisasi jurnalis juga akan turun ke jalan melakukan aksi solidaritas. Mereka menamakan diri Jurnalis Anti Kekerasan. Aksi mereka dalam bentuk aksi solidaritas atas pemukulan dan penganiayaan jurnalis oleh oknum polisi beberapa hari lalu.

Ketua Umum GoWa-MO, Syafriadi Djaenaf, mengatakan, kekerasan terhadap jurnalis harus di hentikan, aksi ini hanya prakondisi untuk menuntut kepada Kapolrestabes Makasar agar segera memproses hukum oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap Muhammad Darwin Fathir jurnalis Antara, Saiful jurnalis Inikata.com (Sultra), dan Ishak Pasabuan jurnalis Makassar Today, Jumat (27/9), di Sekretariat GoWa-MO jalan Tumanurung Raya No B 28 Sungguminasa.

“Semua orang sama di mata hukum, jangan karena pelaku pemukulan se-profesi, sehingga Kapolrestabes Makassar tidak menindaklanjuti tindak pidana penganiayaan ini. Kapolrestabes Makassar dan Kapolsek Panakkukang pasti tahu karena dalam dokumentasi video yang beredar sangat jelas berada ditempat,” tegas Pak Ketua, sapaan akrab Ketua Umum DPP GoWa-MO.

Lanjut jelasnya, kegiatan kami di lapangan seharusnya dilindungi pihak kepolisian. Jurnalis dalam menjalankan aktivitasnya mempertaruhkan nyawa juga, jadi selayaknya dilindungi bukan dipukuli. Aksi solidaritas ini, katanya, didukung juga oleh Ormas dan LSM, antara lain: Laskar Merah Putih (LMP) Mada Sulsel.

“Jadi aksi hari ini hanya prakondisi, kami akan turun ke jalan dengan kekuatan penuh dan tidak akan berhenti sampai pelaku pemukulan diproses hukum. Apa salahnya jurnalis mengingatkan oknum polisi untuk tidak melakukan tindakan pemukulan berlebihan terhadap demonstran ? Apakah itu bukan suatu yang bernilai kebajikan dan berprikemanusiaan ? Kami melakukan peliputan aksi agar dapat menginformasikan kepada masyarakat luas fakta yang sebenarnya,” tandasnya.

Ditambahkannya, Polisi menjadi Sipil bersenjata karena perjuangan dan pengorbanan Wartawan dan Mahasiswa.

“Kami sebagai Rakyat Indonesia, meminta kepada pemerintah, sebaiknya ke depan kelulusan calon polisi itu, mutlak kuasai hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dalam menjalankan Tupoksinya, bisa mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan,” pungkasnya.
(Syahrir AR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *