SINJAI, 15 April 2026
Penulis: Muhammad Yusuf Buraearah, SH
(Redaktur Kriminal Kosongsatunews.com)
OPINI, kosongsatunews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional sejatinya merupakan intervensi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dinamika pelaksanaannya di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa kebijakan publik yang ambisius tidak selalu berjalan linear dengan realitas di lapangan. Justru, sejumlah persoalan mendasar mengemuka dan memantik kritik publik.
Dalam kerangka implementasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi instrumen operasional utama MBG. Keberadaan sekitar 17 unit SPPG di Sinjai mencerminkan skala distribusi layanan yang cukup luas, dengan target penerima manfaat mencapai puluhan ribu warga. Secara teoritis, model ini menggambarkan pendekatan desentralisasi layanan gizi yang progresif. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas manajerial dan kesiapan infrastruktur menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terantisipasi.
Fakta bahwa layanan MBG sempat terhenti total pada awal 2026 mengindikasikan adanya structural lag dalam tata kelola anggaran. Ketergantungan penuh terhadap transfer dana dari pusat tanpa skema mitigasi di tingkat daerah memperlihatkan lemahnya desain keberlanjutan program. Kondisi ini turut diperkuat oleh sejumlah pemberitaan media, salah satunya laporan dari Tribun Timur yang terbit pada awal Januari 2026, yang mengulas penghentian sementara layanan MBG akibat kendala pencairan anggaran. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam membangun fiscal resilience, yang seharusnya menjadi fondasi program berskala nasional.
Lebih jauh, penghentian operasional sejumlah dapur SPPG pada April 2026 akibat persoalan teknis seperti pengelolaan limbah (IPAL) mempertegas adanya governance gap dalam aspek kesiapan fasilitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ekspansi program lebih didorong oleh target kuantitatif ketimbang kesiapan kualitas? Jika demikian, maka pendekatan yang diambil berpotensi mengorbankan prinsip due diligence dalam penyelenggaraan layanan publik.
Di sisi lain, munculnya laporan masyarakat kepada DPRD Sinjai terkait dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas makanan membuka ruang diskursus mengenai transparansi dan akuntabilitas. Isu potensi mark-up dan minimnya keterbukaan informasi publik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek integritas dalam pengelolaan anggaran negara.
Dimensi lain yang tak kalah krusial adalah standar higienitas dan keamanan pangan. Temuan terkait pengelolaan dapur yang belum memenuhi standar kesehatan menunjukkan adanya compliance gap terhadap regulasi yang seharusnya menjadi prasyarat mutlak.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, kondisi ini berpotensi menjadi paradoks: program yang dirancang untuk meningkatkan gizi justru berisiko menimbulkan dampak kesehatan baru.
Respons berupa inspeksi mendadak (sidak) oleh tim pengawas memang menjadi langkah korektif yang patut diapresiasi. Namun, dalam perspektif evaluasi kebijakan, pendekatan reaktif semata tidak cukup. Diperlukan reformulasi sistem pengawasan yang bersifat preventif, berbasis data, dan terintegrasi antarlevel pemerintahan agar pengendalian mutu dapat berjalan secara berkelanjutan.
Secara konseptual, MBG tetap merupakan kebijakan dengan high impact potential terhadap pembangunan manusia. Akan tetapi, kasus di Sinjai menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau cakupan penerima manfaat, melainkan oleh kualitas tata kelola di tingkat implementasi. Transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme SPPG menjadi variabel kunci yang tidak dapat ditawar.
Pada akhirnya, publik menanti keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka. Pembenahan sistemik—mulai dari desain anggaran, standar operasional, hingga mekanisme pengawasan—harus menjadi prioritas. Tanpa itu, MBG berisiko terjebak sebagai program populis yang kehilangan substansi, alih-alih menjadi fondasi kuat bagi masa depan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.(*)
