Makassar, kosongsatunews.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, menegaskan, serapan anggaran tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel, dipastikan tidak lagi berasas keinginan namun berdasar kebutuhan masing-masing instansi.
“Serapan anggaran kita rendah, itu diakibatkan apa coba? Karena kita membuat rencana sesuai keinginan bukan sesuai kebutuhan. Jadi saya minta perencanaan anggaran kita 2020 tidak lagi berasas sesuai keinginan, tetapi sesuai kebutuhan,” pinta Prof Nurdin Abdullah, saat memberikan arahan kepada seluruh ASN Pemprov Sulsel, pada acara Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10).
Olehnya itu, Gubernur Sulsel kedua yang bergelar profesor ini mengaku, sudah menyampaikan kepada Bappeda Sulsel, agar tidak memotong anggaran rutin di semua instansi lingkup Pemprov Sulsel.
“Makanya saya minta Bappeda, yang pertama apa yang diperlukan kita, jangan sampai anggaran rutin kita dipotong sana-sini, akhirnya organisasi kita tidak jalan, itu harus dulu tuh. Berapa kebutuhan kita anggaran rutin,” ungkap mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.
Lanjutnya, meskipun efisiensi anggaran harus dilakukan demi meningkatkan belanja modal yang ada, di masing-masing instansi sesuai kebutuhan program.
“Kedua, adalah kita efisiensi supaya kita bisa meningkatkan belanja modal kita. Jadi tidak lagi, kita ambil dulu anggarannya baru kita pikirkan apa yang kita mau bikin. Oleh karena itu, saya kira rutinkan semua dulu, yang penting itu udah terpenuhi, baru anggaran ini mau kemana, untuk apa, ini goll apa? Baru kita bagi anggaran ini siapa yang kira-kira memiliki sebuah program yang menjadi program utama kita,” tegasnya.
Gubernur Sulsel, menyampaikan juga, agar seluruh OPD Pemprov Sulsel membangun sinergi antara seluruh elemen termasuk kepala dinas dengan sekertaris, kepala bidang dan seluruh unsur-unsurnya.
“Jadi yang tidak ada sinergi, jangan harap akan dapat anggaran. Bukan berarti kita sudah kiamat, karena kita masih ada di Kementerian. Karena masing-masing punya Kementerian bangun sinergi dengan DPRD, karena DPRD ini punya fraksi yang ada di DPR RI dan partai-partai ini punya menteri-menteri di kabinet,” urai mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini.
“Saya kira ini, supaya jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan APBD kita, bukan, apa yang mau dihasilkan. Nah, tentu program efisiensi kita bukan berarti kita harus, yang kita tadinya minum teh pakai gula, pakai susu, sekarang nggak boleh pakai susu, bukan. Ini harus tersedia karena menyangkut gizi kita, tetapi apa yang kita rencanakan, apa yang kita butuhkan, iya sama ibu-ibu habis terima TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) jangan pergi ke Mal,” tandasnya.
(Syahrir AR)
