KOSONGSATUNEWS.COM, MAMASA — Perayaan Bulan Mamase yang sebelumnya dibanggakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa kini justru menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Alih-alih menjadi momentum kebanggaan, rangkaian kegiatan tersebut dinilai meninggalkan sejumlah persoalan yang mencederai kepercayaan publik.
Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa, Ryan Mewa’, menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga masalah besar yang mencuat selama pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pertama, insiden “Janda Terjepit” yang dengan cepat viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari warganet. Banyak pihak menilai kejadian ini mencerminkan kurangnya kesiapan dan profesionalitas panitia dalam mengelola acara berskala publik.
Kedua, kesalahan dalam perhitungan nilai oleh dewan juri pada salah satu lomba. Kekeliruan ini memicu perdebatan dan kekecewaan peserta serta masyarakat, karena dinilai mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam kompetisi.
Ketiga, dan yang paling disorot, adalah kesalahan juri dalam membacakan nama peraih juara pada ajang fashion show anak. Insiden ini tidak hanya menimbulkan polemik, tetapi juga memicu kemarahan keluarga peserta. Banyak yang menilai kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologis anak dan mencerminkan kelalaian serius dari penyelenggara.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini soal tanggung jawab moral dan profesionalitas. Ketika anak-anak sudah dilibatkan, maka dampak psikologis harus menjadi perhatian utama,” tegas Ryan Mewa’.
Dan akhirnya Perayaan yg dibangga-banggakan itu berujung pada sanksi adat kepada Pemda Mamasa berupa hukuman “Mebulle Bai”. Keputusan ini menjadi penanda bahwa masyarakat adat pun menilai telah terjadi pelanggaran serius dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sekaligus menjadi catatan sejarah yg pertama kalinya di Kab. Mamasa Pemda Dihukum adat dengan Mebulle Bai.
Dengan demikian, Perayaan Bulan Mamase yang semula dibangga-banggakan, justru berakhir dengan catatan yang sangat buruk.
Sinergi Muda Mamasa menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah agar ke depan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama.
“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pencitraan. Substansi, kesiapan, dan tanggung jawab harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan publik,” tutup Ryan Mewa’. (Ayu)
