KOSONGSATUNEWS.COM, SULBAR — Gelombang kritik terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Mamasa kembali mencuat. Kali ini, organisasi Sinergi Muda Mamasa resmi menyeret dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Selasa (12/5/2026).
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik penyimpangan anggaran yang dinilai semakin terang-terangan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Dalam keterangannya, Sinergi Muda Mamasa menegaskan bahwa APBD bukan milik segelintir elite atau kelompok tertentu, melainkan hak masyarakat yang wajib digunakan secara transparan dan bertanggung jawab.
“APBD itu uang rakyat, bukan untuk dijadikan bancakan kekuasaan. Jangan ada pihak yang merasa bisa memakai anggaran sesuka hati tanpa pengawasan. Kami mendesak Kejati Sulbar serius membongkar dugaan penyalahgunaan APBD di Mamasa,” tegas perwakilan Sinergi Muda Mamasa.
Mereka menilai lemahnya pengawasan membuka ruang besar bagi munculnya dugaan praktik penyimpangan anggaran, terutama pada sejumlah program yang dianggap rawan dimainkan oleh oknum tertentu.
Karena itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat diminta tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi segera melakukan penelusuran dan penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan APBD Tahun 2025 di Kabupaten Mamasa.
“Jangan tunggu kerugian daerah membesar baru bertindak. Aparat penegak hukum harus hadir sebelum uang rakyat habis dipermainkan,” lanjutnya.
Sinergi Muda Mamasa juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak tebang pilih. Mereka meminta Kejati Sulbar membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi juga berani menyentuh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan jabatan.
“Kami tidak ingin hukum hanya jadi alat menekan rakyat kecil, sementara dugaan penyimpangan anggaran oleh pihak tertentu justru dibiarkan. Jika memang ada indikasi pelanggaran, usut tanpa kompromi,” tegasnya lagi.
Menurut Sinergi Muda Mamasa, gerakan tersebut bukan sekadar kritik politik ataupun manuver kepentingan tertentu, melainkan bentuk kontrol sosial demi menyelamatkan keuangan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Mereka memastikan akan terus mengawal laporan tersebut hingga ada langkah nyata dari aparat penegak hukum.
“Ini bukan soal politik. Ini soal uang rakyat dan masa depan Mamasa. Kami akan terus mengawal sampai ada tindakan konkret dari Kejati Sulbar,” tutupnya. (Ayu)
