SINJAI, kosongsatunews.com — Dari foto yang beredar pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026, jalan poros penghubung Dusun Coddong menuju Dusun Gori-Gori di Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, tampak lebih menyerupai kubangan panjang daripada sebuah ruas jalan kabupaten. Genangan air menutupi lubang-lubang yang menganga. Lumpur membentang hampir di seluruh badan jalan. Jejak roda kendaraan terlihat membelah tanah yang lembek, menjadi bukti bahwa akses ini tetap dipaksa digunakan meski kondisinya jauh dari layak.
Foto itu bukan sekadar gambar jalan rusak. Ia adalah potret tentang bagaimana pembangunan belum sepenuhnya menyentuh wilayah-wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Bagi warga Bonto Katute, jalan ini bukan fasilitas pelengkap. Ia adalah urat nadi kehidupan. Dari jalan inilah hasil pertanian dibawa ke pasar. Anak-anak berangkat ke sekolah. Warga menuju puskesmas, kantor pemerintahan, dan pusat aktivitas ekonomi lainnya. Ketika jalan rusak, yang terganggu bukan hanya kenyamanan perjalanan, melainkan juga perputaran ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
Keluhan mengenai kondisi jalan di wilayah ini sebenarnya bukan cerita baru. Berbagai laporan media dan tulisan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di Desa Bonto Katute telah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan warga pernah melakukan perbaikan secara swadaya karena merasa terlalu lama menunggu perhatian pemerintah.
Ironisnya, status jalan ini disebut sebagai jalan kabupaten. Artinya, kewenangan perbaikan berada pada pemerintah daerah. Namun di lapangan, warga masih harus berjibaku dengan lumpur saat musim hujan dan debu saat musim kemarau. Kondisi yang nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun.
Foto yang beredar hari ini memperlihatkan persoalan yang lebih serius daripada sekadar jalan berlubang. Ketika hujan turun, lubang-lubang tersebut tertutup genangan sehingga sulit diperkirakan kedalamannya. Risiko kecelakaan meningkat, terutama bagi pengendara roda dua yang menjadi moda transportasi utama masyarakat pedesaan.
Di atas kertas, pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas dalam berbagai dokumen perencanaan daerah. Jalan disebut sebagai penggerak ekonomi, penghubung wilayah, dan alat pemerataan pembangunan. Namun di lapangan, warga sering menilai keberhasilan pembangunan dari hal yang sederhana: apakah jalan menuju rumah mereka sudah layak dilalui atau belum.
Kondisi jalan Coddong-Gori-Gori juga memperlihatkan persoalan klasik pembangunan daerah. Infrastruktur yang berada di pusat kota cenderung lebih cepat mendapat perhatian karena mudah terlihat. Sementara jalan-jalan di wilayah pegunungan dan pelosok sering kali harus menunggu lebih lama, meski perannya tidak kalah penting bagi masyarakat setempat.
Padahal, pembangunan yang adil bukan diukur dari megahnya fasilitas di pusat pemerintahan semata. Pembangunan dinilai berhasil ketika warga yang tinggal di dusun-dusun terpencil merasakan akses yang sama terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.
Bagi masyarakat Bonto Katute, persoalannya kini bukan lagi soal janji atau rencana. Yang mereka tunggu adalah alat berat yang datang, material yang diturunkan, dan pekerjaan perbaikan yang benar-benar dimulai. Sebab selama jalan masih dipenuhi lumpur dan kubangan, setiap musim hujan akan selalu menjadi pengingat bahwa masih ada wilayah yang menunggu giliran untuk diperhatikan.
Foto jalan itu akhirnya berbicara lebih keras daripada seribu laporan. Ia menunjukkan bahwa di tengah berbagai agenda pembangunan, masih ada ruas jalan kabupaten yang kondisinya mengingatkan publik pada satu pertanyaan sederhana: kapan akses dasar masyarakat benar-benar menjadi prioritas (Yusuf Buraearah)
