kosongsatunews.com__Parepare,
Segunduk krusial yang terdengar secara nyata saat Hearing di Pimpin Ketua Komisi I, Rudy Najamuddin, di Kantor DPRD Kota Parepare, Sulsel. Antar Warga Bukit Harapan & utusan Pemda, yakni : Camat Soreang, BPN, Dinas Perkimtan, Kabag Hukum. Senin Tanggal 12 Juni 2023, Soal lahan yang dikuasai lebih 20 Tahun, kini di klaim sebagai Asset Pemda.
Hearing tersebut dilakukan adanya laporan warga pada DPRD terkait adanya pengukuran yang di lalukan BPN, di lokasi tersebut.
Terkuak di tengarai sarat rekayasa. Ketika seusai dialog antar Warga dan utusan Pemda. Kemudian Rudy meminta surat Pembayaran Pemda terhadap warga waktu pembayaran ganti rugi.
” Kok tidak ada yang tertulis Pembayaran Ganti rugi oleh Pemda?” Tanya Rudy Najamuddin.
Nampak utusan Pemda itu agak grogi. Kemudian H. Bolong yang mewakili warga menyampaikan, yang membayar ganti rugi saat itu adalah perusahaan. Rp 2000 ( dua ribu rupiah) permeter. Dengan janji akan mempekerjakan semua warga yang di ganti rugi, hingga H. Bolong( ketua kelompok) mau menerima waktu itu, dan disertai surat pernyataan dari pihak SDM PT. BST. Tahun 2008. tapi Perusahan itu tidak muncul hingga kini hingga lahan kembali diolah masyarakat. Bahkan ada yang menjualnya. Salahsatunya adalah yang di beli PT. Wings dan Umpar dan bersertifikat Hak Milik, padahal lahan yang sama dan sudah menerima ganti rugi dari perusahaan.
Rudy meminta keadilan untuk warga di perlakukan sama dimata Hukum. ” jangan ada standar ganda” tegasnya.
Dilokasi tersebut menurut sumber ada beberapa pejabat memiliki sertifikat Hak Milik.
“kami beranggapan dugaan keras ada rekayasa untuk menjadikan lahan Warga menjadi Asset Pemda. Kami yakin. Warga akan legowo jika perusahaan itu kembali dengan sesuai janjinya. Tapi mutlak bicara ulang, sebab lahan tersebut sudah puluhan Tahun di terlantarkan Pihak Perusahaan kemudian warga bertani kembali sudah puluhan tahun” (Tim)
