SINJAI, kosongsatunews.com – Di sebuah video berdurasi lebih dari sepuluh menit yang beredar di media sosial, Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, tampil tanpa banyak basa-basi. Ia memilih jalur yang jarang diambil pejabat daerah: mengkritik kebijakan pusat secara terbuka.
Lewat akun Facebook pribadinya, Mahyanto menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar kebijakan efisiensi anggaran dikaji ulang. Baginya, kebijakan itu tak sekadar angka di atas kertas, melainkan menyentuh langsung denyut ekonomi di daerah.
Video itu cepat menyebar. Ribuan tanda suka, ratusan komentar, dan ratusan kali dibagikan. Di Sulawesi Selatan, ia disebut sebagai satu-satunya pejabat daerah yang secara terbuka mengkritik kebijakan efisiensi tersebut.
Mahyanto memulai argumennya dari hal paling dasar: perputaran ekonomi lokal. Menurut dia, aktivitas pembangunan; jalan, jembatan, hingga fasilitas umum adalah mesin utama yang menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Dari proyek-proyek itulah tenaga kerja terserap, material lokal digunakan, dan uang berputar di tingkat bawah. “Perputaran ekonomi itu sangat dipengaruhi mobilitas kegiatan,” ujarnya. Kalimat itu menjadi semacam garis bawah dari kegelisahannya.
Namun, kegelisahan itu berakar pada angka. APBD Sinjai yang berada di kisaran Rp1,1 triliun, menurutnya, sudah terbebani belanja pegawai hingga lebih dari separuh. Situasi kian rumit dengan tambahan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di saat yang sama, terjadi pengurangan anggaran sekitar Rp200 miliar pada tahun berjalan.
Dalam kondisi seperti itu, efisiensi yang diterapkan secara merata justru dinilai berpotensi menekan ruang gerak daerah. “Kalau anggaran berkurang, lalu apa yang bisa kita gunakan untuk membangun?” katanya.
Ia juga menyinggung pengurangan anggaran desa sekitar Rp500 juta per tahun yang dialokasikan untuk program Koperasi Merah Putih. Bagi Mahyanto, pemangkasan itu bukan sekadar penyesuaian fiskal, melainkan berisiko menghambat pembangunan di level paling bawah.
Nada kritiknya tetap dibungkus argumentasi administratif. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak menghamburkan anggaran. Sebaliknya, belanja daerah diarahkan pada kebutuhan konkret masyarakat, terutama infrastruktur dasar.
Di titik ini, kritik Mahyanto bergeser menjadi usulan. Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Daerah dengan pendapatan asli daerah rendah seperti Sinjai, menurutnya tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki kekuatan fiskal besar.
Ia juga mengusulkan dialog terbuka antara pemerintah pusat dan kepala daerah. Forum semacam itu, kata dia, penting untuk mencari jalan tengah antara disiplin fiskal dan kebutuhan riil pembangunan daerah.
Di ujung pernyataannya, Mahyanto menyinggung satu isu yang lebih sensitif: batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen. Aturan itu, jika diterapkan kaku, berpotensi memicu persoalan baru, termasuk nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Di tengah arus kebijakan yang seragam dari pusat, suara seperti Mahyanto terdengar sebagai catatan pinggir kecil, tapi mengganggu. Bukan karena kerasnya, melainkan karena ia berbicara dari lapangan, dari daerah yang bergulat dengan keterbatasan, sambil tetap menuntut ruang untuk bernapas.(Yusuf Buraearah)
