KOSONGSATUNEWS.COM, MAMASA — Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa (SMM), Ryan Mewa’, menyoroti dampak serius dari perseteruan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang kini ikut merugikan para ASN Kabupaten, termasuk di Kabupaten Mamasa.
Menurut Ryan Mewa’, polemik yang terjadi pasca pelantikan pejabat di lingkup Pemprov Sulbar telah menyebabkan layanan aplikasi BKD Sulbar diblokir, sehingga berbagai urusan administrasi ASN menjadi terhambat, termasuk kenaikan pangkat dan golongan ASN periode April yang hingga kini belum terbit.
“Kami menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. ASN Kabupaten yang tidak tahu-menahu soal konflik politik justru ikut menjadi korban. Hak-hak mereka terhambat akibat ketidaktaatan pemerintah provinsi terhadap aturan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Ryan Mewa’.
Sinergi Muda Mamasa menilai Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menaati aturan dan Undang-Undang yang berlaku, bukan justru mengutamakan kepentingan politik yang akhirnya berdampak kepada masyarakat dan ASN.
“Jangan karena kepentingan politik dan ego kekuasaan, masyarakat serta ASN yang menjadi korban. Hari ini banyak ASN tidak bisa mengurus kenaikan pangkat dan administrasi penting lainnya akibat layanan yang diblokir,” lanjutnya.
SMM juga mendesak Gubernur SDK segera mengambil langkah konkret dengan meminta maaf kepada BKN serta mengikuti seluruh ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan BKN demi normalisasi pelayanan administrasi kepegawaian di Sulawesi Barat.
“Kami mendesak Gubernur SDK segera meminta maaf kepada BKN dan mengikuti seluruh aturan BKN agar pelayanan administrasi ASN bisa kembali normal. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut dan terus menyengsarakan ASN daerah,” tutup Ryan Mewa’. (Ayu)
