KOSONGSATUNEWS.COM, PAREPARE — Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare yang terdiri dari Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB), Forum Pembela Umat (FPU), GMKR, KAHMI, Forum Masyarakat Bahagia (FMB), LSM Fokus, serta sejumlah elemen masyarakat menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi sosial, ekonomi dan pemerintahan di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Aliansi menilai di tengah kemeriahan perayaan kemerdekaan, masih terdapat berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari kesulitan ekonomi, persoalan keadilan sosial hingga tata kelola pemerintahan.
Dalam pernyataan sikap tertanggal 20 Agustus 2026 itu, aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, DPR/MPR RI serta berbagai elemen masyarakat.
Salah satu poin pernyataan menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai gagal mengemban amanah rakyat dan dianggap masih melanjutkan sejumlah kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yang menurut mereka berdampak negatif terhadap masyarakat.
Aliansi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk perampingan kabinet serta audit terhadap sejumlah program pemerintah yang mereka soroti, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) dan Sekolah Rakyat.
Selain itu, mereka meminta DPR/MPR RI memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian aliansi terhadap proses pencalonan dan pencalonan wakil presiden yang mereka sebut bermasalah secara hukum dan etika.
Aliansi juga menyerukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk meminta aparat penegak hukum mengusut mantan Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian dari kritik keras yang disampaikan terhadap pemerintahan dan kondisi penegakan hukum nasional.
Dalam pernyataan lainnya, aliansi menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Kabinet Bayangan (Shadow Cabinet) yang disebut diinisiasi oleh aktivis, cendekiawan dan akademisi kritis sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Aliansi juga memberikan apresiasi kepada Dr. Syukur Mandar yang disebut bersedia memimpin gerakan perubahan total dan gerakan revolusi konstitusional di Indonesia.
Tak hanya menyasar pemerintah pusat, pernyataan sikap tersebut turut menyoroti hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Aliansi menyerukan masyarakat Sulawesi memperjuangkan keadilan distributif dan menolak kebijakan yang dinilai mengabaikan kepentingan daerah dengan alasan efisiensi anggaran.
Bahkan, dalam poin kesembilan, aliansi menyerukan agar masyarakat Sulawesi mendeklarasikan “Sulawesi Merdeka” apabila pemerintah dinilai tidak mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Di bagian akhir pernyataan, aliansi mengajak kaum intelektual, akademisi, ulama dan ustadz untuk tidak bersikap diam terhadap berbagai persoalan bangsa.
“Bangkitlah menyuarakan kebenaran, melawan kezaliman, dan berdiri bersama rakyat,” demikian salah satu seruan dalam pernyataan sikap tersebut.
Aliansi menegaskan bahwa kekuasaan yang dinilai dibangun di atas pengkhianatan terhadap konstitusi dan penderitaan rakyat tidak akan bertahan lama.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani atas nama Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare yang terdiri dari KMPB Parepare, FPU Parepare, GMKR Parepare, MD KAHMI Parepare, FMB dan LSM Fokus Parepare. (**)
