SINJAI, kosongsatunews.com – Ahmad Suhaemi, salah seorang tokoh birokrasi “Bumi Panrita Kitta” menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Sinjai yang dinilai mulai menghadapi tekanan serius akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat di tengah meningkatnya beban belanja daerah.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Suhaemi melalui unggahan di akun Facebook pribadinya yang mengulas kondisi APBD Kabupaten Sinjai serta potensi dampak efisiensi anggaran terhadap pembangunan daerah.
Dalam uraian analisanya, ia menggambarkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sinjai masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi penopang utama pembangunan daerah.
“Selama ini struktur fiskal Sinjai sangat bergantung pada transfer pusat. Ketika transfer mulai ditekan, kerentanannya langsung terlihat,” sebutnya.
Ia menjelaskan, secara ilustratif APBD Kabupaten Sinjai berada di kisaran Rp1,2 triliun, dengan sekitar Rp900 miliar atau 75 persen bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Sementara PAD hanya berkisar Rp120 miliar atau sekitar 10 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi titik rawan ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran maupun penyesuaian transfer ke daerah.
Dalam simulasi yang dipaparkannya, jika dana transfer turun 10 persen saja, maka Sinjai berpotensi kehilangan sekitar Rp90 miliar.
“Angka itu bukan kecil. Itu bisa setara pembangunan puluhan kilometer jalan desa, pembiayaan irigasi, atau program ekonomi untuk ribuan masyarakat desa,” paparnya.
Di sisi lain, tekanan belanja daerah disebut justru semakin besar, terutama pada sektor belanja pegawai.
Ahmad Suhaemi menilai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, ikut mengubah struktur pengeluaran APBD secara signifikan.
Dalam simulasi belanja yang diuraikannya, belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar atau sekitar 40-50 persen dari total APBD. Sementara belanja operasional berada di kisaran Rp300 miliar dan belanja modal atau pembangunan tersisa sekitar Rp200-300 miliar.
“Setengah lebih APBD habis untuk menghidupi mesin birokrasi. Sementara pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat harus berbagi dari sisa anggaran,” lanjutnya.
Ia juga menilai langkah efisiensi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah seperti pemangkasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, hingga penyisiran anggaran, tidak cukup untuk menutup persoalan fiskal yang bersifat struktural.
“Efisiensi Rp10-20 miliar tidak akan cukup menutup potensi kehilangan Rp90 miliar. Ini bukan sekadar soal pemborosan, tapi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja,” jelasnya.
Menurut Ahmad Suhaemi, jika kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui perlambatan pembangunan, pemangkasan program ekonomi rakyat, stagnasi layanan publik, hingga semakin tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
Ia menyebut Sinjai sebenarnya memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sumber daya manusia. Namun potensi tersebut dinilai belum mampu dikonversi menjadi kekuatan fiskal daerah
“Ekonomi hidup, tetapi belum berhasil dipanen secara fiskal,” ujarnya.
Ahmad Suhaemi juga mengingatkan bahwa tanpa perubahan arah kebijakan, APBD Sinjai berpotensi hanya menjadi “anggaran gaji” dengan ruang pembangunan yang sangat terbatas.
“Ketika itu terjadi, daerah tidak lagi menggerakkan ekonomi, tetapi hanya mempertahankan rutinitas,” urainya.
Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pergeseran kebijakan fiskal, mulai dari memperkuat PAD, mengoptimalkan aset daerah agar produktif, mempermudah investasi, hingga mendorong ekonomi lokal naik kelas.
“PAD tidak boleh lagi dipandang sebagai pelengkap. Setiap rupiah dalam APBD harus dipaksa bekerja,” tutupnya.(Yusuf Buraerah, SH)
