JAKARTA, kosongsatunews.com – Pemerintah pusat kembali menabuh optimisme soal kondisi ekonomi nasional. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin, 18 Mei 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan inflasi nasional masih berada dalam jalur aman. Angka inflasi tahunan April 2026 tercatat 2,42 persen, relatif rendah dibanding sejumlah negara yang tengah dihantam gejolak ekonomi global.
Namun, di balik nada optimistis itu, pemerintah tampaknya mulai membaca tanda-tanda ancaman baru. Kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi kurs mata uang menjadi alarm yang terus disebut Tito dalam forum tersebut. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar mengandalkan laporan statistik, melainkan turun langsung mengawasi pergerakan harga di pasar-pasar tradisional.
Nada kewaspadaan itu terasa penting. Sebab, pengalaman selama beberapa tahun terakhir menunjukkan inflasi di Indonesia kerap bergerak bukan semata karena produksi pangan, melainkan akibat gangguan distribusi dan tekanan global yang sulit diprediksi. Ketika harga energi melonjak, ongkos transportasi ikut terdorong naik. Dampaknya merambat cepat ke biaya logistik dan harga kebutuhan pokok.
Tito bahkan membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara yang mengalami inflasi ekstrem. Ada negara yang inflasinya mencapai ratusan persen, katanya, hingga harga barang dan jasa melonjak berkali-kali lipat. Dalam konteks itu, inflasi Indonesia dianggap masih sangat terkendali. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah menegaskan bahwa koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah sejauh ini berjalan efektif.
Meski begitu, pemerintah tampaknya belum sepenuhnya bisa bernapas lega. Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau relatif mampu menahan laju kenaikan harga. Situasi ini menggambarkan bahwa tekanan inflasi kini lebih banyak dipicu faktor eksternal dibanding lonjakan konsumsi domestik.
Sorotan juga diarahkan ke sejumlah daerah dengan tingkat inflasi di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh. Pemerintah pusat meminta daerah-daerah tersebut segera membenahi distribusi pangan, terutama komoditas cabai merah yang masih menjadi pemicu kenaikan harga di berbagai pasar.
Dalam rapat itu hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, hingga perwakilan Perum Bulog dan Satgas Pangan Polri. Kehadiran lintas lembaga itu menunjukkan pengendalian inflasi kini tak lagi sekadar urusan ekonomi, melainkan bagian dari stabilitas nasional.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah tampaknya memahami satu hal: inflasi rendah bukan jaminan ancaman sudah berakhir. Justru ketika angka masih terkendali, kewaspadaan menjadi kunci agar tekanan harga tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat.(*)
