SINJAI, kosongsatunews.com — Aspal yang mengelupas, lubang menganga di sejumlah ruas jalan kabupaten, hingga keluhan pengendara yang terus berulang, kembali menyeret perhatian publik pada pola belanja di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Sinjai. Di tengah kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai, muncul sorotan terhadap anggaran kegiatan survei dan penguatan database jalan serta jembatan yang disebut terus muncul hampir setiap tahun dalam APBD.
“Banyak jalan kabupaten yang berlubang dan rusak. Ko bisa?” ujar seorang sumber, Selasa, 19 Mei 2026.
Nada kritik itu tidak berhenti pada kondisi jalan. Ia menyoroti kegiatan yang menurutnya berulang saban tahun: survei jalan dan jembatan. Dalam pandangannya, anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut terbilang besar, bahkan fantastis, jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan yang masih dikeluhkan masyarakat.
“Anggarannya nyaris setiap tahun hanya untuk survei. Mana realisasinya?” katanya.
Menurutnya, nilai kegiatan disebut berkisar antara Rp200 juta hingga Rp700 juta. Lokasinya disebut berganti-ganti setiap tahun, namun substansi kegiatannya dianggap serupa: penguatan database dan survei kondisi jalan maupun jembatan.
Sekedar diketahui, dalam banyak pembahasan APBD daerah, kegiatan yang bersifat kajian, survei, pendataan, hingga penguatan sistem kerap menjadi perhatian karena hasilnya tidak langsung terlihat masyarakat. Berbeda dengan pembangunan fisik yang dampaknya mudah diukur, kegiatan administratif dan perencanaan sering kali memunculkan pertanyaan: sejauh mana hasilnya diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata di lapangan?
Apalagi, di sejumlah titik jalan kabupaten di Sinjai, kerusakan masih menjadi keluhan rutin warga. Lubang jalan muncul di ruas yang dilalui kendaraan. Saat hujan turun, genangan memperburuk kondisi aspal. Pengendara roda dua menjadi pihak paling rentan.
Kritik terhadap belanja survei ini juga memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai efektivitas perencanaan infrastruktur daerah. Sebab secara teknis, survei memang dibutuhkan untuk menentukan tingkat kerusakan, prioritas penanganan, hingga penyusunan desain pekerjaan. Namun ketika kegiatan serupa terus berulang tanpa percepatan pembangunan yang dirasakan masyarakat, publik mulai mempertanyakan orientasi anggaran.
Di sisi lain, sumber tersebut menilai pola kegiatan yang terus berulang berpotensi menjadi pemborosan apabila tidak diikuti realisasi fisik yang jelas. Ia meminta agar penggunaan APBD lebih diarahkan pada perbaikan jalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Sorotan ini datang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi belanja daerah di Kabupaten Sinjai. Sejumlah elemen masyarakat sipil dan mahasiswa belakangan juga mulai aktif mengkritisi postur APBD, terutama pada item-item yang dianggap tidak berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Hingga berita ini tayang, belum ada penjelasan resmi dari pihak Dinas PUPR Sinjai terkait kritik tersebut, termasuk mengenai urgensi kegiatan survei dan penguatan database jalan dan jembatan yang disebut rutin dianggarkan setiap tahun.(*)
