KOSONGSATUNEWS.COM, MAMUJU — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat. Dugaan tersebut mencakup ketidaksesuaian personel jasa konsultansi perencanaan hingga kekurangan volume pekerjaan pada proyek jalan dan irigasi bernilai miliaran rupiah.
HMI menilai temuan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan proyek dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI Cabang Manakarra, Sulkifli, mengatakan ketidaksesuaian personel yang tercantum dalam kontrak dengan personel yang bekerja di lapangan bukan persoalan administratif biasa. Menurutnya, kondisi itu mengindikasikan adanya dugaan manipulasi dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
“Bagaimana mungkin personel yang tercantum dalam kontrak berbeda dengan yang bekerja di lapangan, bahkan dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada PPK. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Sulkifli dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Selain itu, HMI juga menyoroti adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah paket proyek dengan nilai mencapai lebih dari Rp1,1 miliar. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pekerjaan yang dibayarkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
Menurut Sulkifli, jika pembayaran proyek telah dilakukan sementara pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi maupun volume, maka aparat penegak hukum perlu segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Ini bukan lagi persoalan teknis biasa. Ada dugaan permainan proyek yang serius dan berpotensi merugikan negara,” tegasnya.
HMI Cabang Manakarra menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap persoalan tersebut dan berencana membawa dugaan penyimpangan itu ke ranah hukum.
“Kami akan melaporkan dugaan penyimpangan proyek di PUPR Sulbar ke Kejaksaan. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa, mulai dari pelaksana proyek, konsultan, PPK, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan,” lanjut Sulkifli.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat Sulawesi Barat membutuhkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
HMI berharap aparat penegak hukum dapat bertindak profesional dan mengusut dugaan penyimpangan proyek tersebut tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pembangunan daerah. (Ayu)
