KOSONGSATUNEWS.COM, MAMASA – Organisasi kepemudaan Sinergi Muda Mamasa mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang baru untuk memperluas penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Pasar Mamasa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5,7 miliar.
Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa, Ryan Mewa’, menilai masih terdapat sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, penetapan dua orang tersangka belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik terkait pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran hingga pencairan dana pembebasan lahan tersebut.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami menilai perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang memiliki peran strategis dalam proses administrasi dan pencairan anggaran, termasuk mantan Kepala Badan Keuangan serta Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa saat itu,” ujar Ryan dalam keterangannya.
Ryan menjelaskan bahwa pembebasan lahan dengan nilai mencapai Rp5,7 miliar tentu melewati berbagai tahapan administrasi, verifikasi, serta mekanisme pencairan yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Oleh karena itu, menurutnya, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri secara menyeluruh alur penggunaan anggaran tersebut.
“Kami merasa ada yang janggal apabila kasus sebesar ini hanya berhenti pada dua tersangka. Publik berhak mengetahui siapa saja yang terlibat dan sejauh mana peran masing-masing pihak dalam proses tersebut,” tambahnya.
Sinergi Muda Mamasa juga menyatakan dukungannya terhadap Kajati Sulawesi Barat yang baru dalam upaya memberantas korupsi di daerah. Organisasi tersebut meyakini bahwa kepemimpinan baru di Kejati Sulbar akan mampu mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan kasus pembebasan lahan Pasar Mamasa.
“Ini tentu menjadi tantangan besar bagi Kajati yang baru. Namun kami percaya beliau memiliki komitmen dan integritas untuk mengungkap seluruh kejanggalan yang ada serta memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan,” tegas Ryan.
Sinergi Muda Mamasa berharap proses hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta menjadi pelajaran penting dalam tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ada kesan bahwa hanya pihak tertentu yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran justru luput dari pemeriksaan,” tutup Ryan Mewa’. (Ayu)
