PAREPARE, KOSONGSATUNEWS.COM – Biaya administrasi top up kartu elektronik untuk akses masuk ke kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare menjadi sorotan sejumlah pengguna jasa pelabuhan.
Keluhan muncul setelah adanya biaya administrasi sebesar Rp10.000 setiap kali melakukan pengisian saldo (top up) kartu yang digunakan untuk sistem tapping di pintu masuk pelabuhan.
Seorang pengguna jasa pelabuhan yang enggan disebutkan namanya mengaku keberatan dengan besaran biaya administrasi tersebut. Menurutnya, biaya admin yang dikenakan terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan biaya layanan serupa di sejumlah tempat lain.
“Waduh, kemahalan juga pak biaya admin top up masuk di pelabuhan ini,” keluhnya kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).
Ia menilai biaya administrasi sebesar Rp10.000 per transaksi bahkan lebih tinggi dibandingkan biaya layanan top up yang umumnya dikenakan di gerbang tol maupun gerai ritel modern.
“Kalau dibandingkan jalan tol atau di Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret, biaya administrasinya tidak sebesar ini, hanya berkisar Rp.1.500-Rp.2.000 saja” ujarnya.
Diketahui, Pelabuhan Nusantara Parepare saat ini telah menerapkan sistem pembayaran non-tunai (cashless) untuk akses masuk kawasan pelabuhan. Pengguna jasa diwajibkan menggunakan kartu uang elektronik atau media pembayaran digital yang telah ditentukan untuk melakukan tapping di pintu masuk.
Namun demikian, besaran biaya administrasi top up yang disebut mencapai Rp10.000 per transaksi memunculkan pertanyaan dari sejumlah pengguna jasa terkait dasar penetapan tarif tersebut.
Masyarakat berharap pihak Pelindo maupun penyedia layanan top up dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai komponen biaya yang dikenakan, termasuk apakah biaya administrasi tersebut merupakan kebijakan resmi atau berasal dari pihak ketiga yang menyediakan layanan pengisian saldo.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pelindo Pelabuhan Nusantara Parepare masih berupaya dikonfirmasi terkait keluhan pengguna jasa mengenai biaya administrasi top up sebesar Rp10.000 per transaksi tersebut yang diduga kuat dikelola oknum pegawai PT Pelindo Parepare. (MDS)
