Kosongsatunews.com,MAJENE – Pemerintah Kabupaten Majene terus memperkuat komitmen dalam mendukung program nasional keamanan pangan terpadu sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi keamanan pangan yang melibatkan lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, pemerintah desa, hingga perwakilan masyarakat.
Kegiatan ini turut difasilitasi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam sambutan yang disampaikan mewakili pimpinan daerah, ditegaskan bahwa keamanan pangan menjadi isu krusial yang harus ditangani secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.
Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pemaparannya menjelaskan bahwa program keamanan pangan telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan program nasional, khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan penanganan stunting.
“Keamanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut kualitas, keamanan, serta nilai gizi yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting,” jelasnya.
Dari sisi regulasi, pelaksanaan program ini mengacu pada berbagai kebijakan nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya intervensi lintas sektor dalam menekan angka stunting secara nasional. Selain itu, aspek pengawasan dan sertifikasi pangan juga mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.
Tantangan Daerah dan Urgensi Intervensi
Dalam konteks daerah, Kabupaten Majene masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Prevalensi stunting di wilayah Sulawesi Barat masih tergolong tinggi secara nasional, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi.
Sejumlah permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi:
Akses pangan bergizi yang belum merata, terutama di wilayah desa
Pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi karbohidrat
Keterbatasan infrastruktur pertanian seperti irigasi
Pengolahan dan penyimpanan pangan yang belum optimal
Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat juga menjadi perhatian. Tingginya konsumsi pangan instan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak.
Sinkronisasi Visi, Misi, dan Program Nasional
Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa arah pembangunan daerah berpijak pada dua visi utama, yakni visi maju dan visi mandiri.
Visi maju berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat. Sementara visi mandiri menitikberatkan pada penguatan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk pengelolaan pangan dari hulu hingga hilir.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan empat misi pembangunan, dengan fokus utama pada:
Pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan infrastruktur berkelanjutan
Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat
Dalam kegiatan ini, pembahasan dipusatkan pada dua misi tersebut, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas SDM.
Cascading Perencanaan dan Peran OPD
Pemkab Majene juga menerapkan proses cascading dalam perencanaan pembangunan, yaitu penjabaran visi dan misi ke dalam program konkret di setiap OPD, yang kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan tahunan.
Setiap perangkat daerah memiliki peran strategis, di antaranya:
Dinas Kesehatan dalam intervensi ibu hamil dan balita serta pencegahan stunting
Dinas Pertanian dan Perikanan dalam penyediaan pangan dan sumber protein
Dinas Ketahanan Pangan dalam penguatan cadangan pangan
Dinas PUPR dan DLHK dalam penyediaan sanitasi dan lingkungan sehat
Dinas Sosial dalam penyediaan data kemiskinan sebagai dasar intervensi
Fokus Perencanaan 2027 dan Tahapan Pembangunan
Dalam penyusunan rencana tahun 2027, pemerintah daerah menetapkan dua fokus utama:
Penurunan dan pencegahan stunting, melalui intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih
Penguatan ketahanan pangan, melalui peningkatan produksi lokal, diversifikasi pangan, dan edukasi gizi masyarakat
Adapun tahapan pembangunan 2026–2030 meliputi:
2026–2027: Penguatan intervensi dan kolaborasi lintas sektor
2028–2030: Optimalisasi dan pemantauan berkelanjutan
Sementara untuk ketahanan pangan:
2027: Peningkatan kapasitas masyarakat dan produksi pangan
2030: Optimalisasi sistem pangan daerah yang aman, beragam, dan bermutu
Strategi Terintegrasi dan Harapan ke Depan
Strategi utama yang dijalankan mencakup:
Intervensi gizi spesifik dan sensitif
Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
Penguatan kolaborasi lintas sektor
Perbaikan sanitasi dan lingkungan
Edukasi perubahan perilaku konsumsi pangan
Peningkatan produksi dan cadangan pangan lokal
Pemerintah daerah menegaskan bahwa desa memiliki peran penting dalam mengontrol akses pangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan perencanaan dan penganggaran di tingkat desa menjadi bagian strategis dalam mendukung keberhasilan program ini.
“
Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua sektor harus berjalan dalam satu arah kebijakan yang sama,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keamanan pangan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh sektor terkait, Kabupaten Majene optimistis mampu mempercepat penurunan stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. ( Muh Aqil/ H Yahya nur)
